TAT, Jakarta - Tahun 2020 merupakan tahun peringatan 70 Tahun Hubungan Diplomatik Thailand - Indonesia. Di tengah situasi pandemi COVID-19, kedua negara telah berhasil menyelenggarakan acara: The Virtual Ramayana Joint Performance on "Two Nations, One Dance" pada 24 September lalu, dipimpin oleh Menteri Kebudayaan Thailand dan Indonesia.

Acara selanjutnya, dalam rangka "National Day of Thailand", Kedutaan Besar Kerajaan Thailand mengundang Anda untuk ikut hadir dan merayakannya secara virtual (daring). Acara akan diselenggarakan pada hari Jumat mendatang, 4 Desember 2020, mulai pukul 18.00 melalui Youtube Live dan Facebook Live.

Sejarah panjang hubungan Thailand - Indonesia

Awal perjalanan hubungan antara Thailand dan Indonesia dimulai pada tahun 1871, 1896, dan 1901. Indonesia (Jawa) adalah salah satu dari dua negara pertama yang dikunjungi oleh H.M. King Chulalongkorn (King Rama V) dari Thailand (Siam) saat usianya 17 tahun. Ini menandakan kunjungan luar negeri pertama oleh Raja Thailand dalam sejarah. Patung Gajah Perunggu yang terletak di depan Monumen Nasional Jakarta (Monas) merupakan pemberian Raja Rama V, dan menjadi bukti momen bersejarah sekaligus awal dari persahabatan yang sudah terjalin lama.

Kunjungan Raja Rama V dilanjutkan dengan kunjungan H H.M. King Prajadhipok (King Rama VII) pada tahun 1929. Bukti dari kunjungan tersebut dapat dilihat pada Prasasti Kerajaan Raja Rama V tahun 1901 dan Raja Rama VII tahun 1929 di bebatuan Air Terjun Dago (Curug Dago) di Bandung. Indonesia juga merupakan salah satu negara pertama yang dikunjungi oleh H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great (King Rama IX) dan H.M. Queen Sirikit The Queen Mother dalam rangka kunjungan kenegaraan sebagai tamu negara Presiden Sukarno pada tahun 1960.

Setahun kemudian, Presiden Sukarno melakukan kunjungan kenegaraan ke Thailand sebagai tamu kerajaan dari H.M. dan dilakukan kembali pada tahun 1970. H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (King Rama X) kemudian melakukan kunjungan ke Indonesia ketika ia menjadi Putra Mahkota pada tahun 1986. H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn juga mengunjungi Indonesia sebanyak tiga kali antara tahun 1984 dan 2016.

Hubungan diplomatik Thailand - Indonesia

Pada 7 Maret 1950, Thailand dan Indonesia secara resmi menjalin hubungan diplomatik. Sejak saat itu, kedua negara telah menikmati kerjasama yang erat melalui pertukaran kunjungan tingkat tinggi dan menghasilkan kemajuan di berbagai bidang seperti perdagangan dan investasi, ekonomi kreatif, pertahanan, perikanan, pendidikan, budaya, dan kerja sama teknis. Kedua negara sekarang menjadi mitra dagang dan investor utama satu sama lain.

Kedua negara juga telah menciptakan mekanisme bilateral untuk meningkatkan kerjasama di semua dimensi, termasuk Joint Commission (JC) di tingkat Kementerian Luar Negeri (Menlu), Joint Trade Committee, Joint Working Group on Fishery Cooperation, High Level Military Meeting dan lain-lain. Pada pertemuan JC ke-9 tahun 2018 di Yogyakarta, kedua Menlu berkomitmen untuk memperkuat "Kemitraan Strategis" antara satu sama lain. Para menteri senantiasa bertukar kunjungan dan melakukan pertemuan bilateral termasuk kunjungan Menlu Thailand pada Agustus 2019, selaku Ketua ASEAN, menghadiri peresmian gedung baru Sekretariat ASEAN di Jakarta.

Pada era New Normal, di tengah situasi pandemi COVID-19, Thailand dan Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengatur ulang hubungan kedua negara guna menjalin kemitraan strategis ekonomi yang lebih kuat. Ini karena keduanya memiliki potensi besar untuk bersama membangun rantai pasok yang tangguh, guna memanfaatkan bahan mentah yang melimpah, tenaga kerja, dan pasar yang tersedia.

Thailand dan Indonesia diharapkan dapat mensinergikan kekuatannya di berbagai bidang seperti pengolahan pangan, medis, energi, sumber daya alam, ekonomi digital, bio-sirkular-ekonomi hijau, UKM, dan pengembangan sumber daya manusia. Keduanya harus bekerjasama dan mendukung satu sama lain untuk melanjutkan perjalanan mencapai visi pembangunan dengan menciptakan model ekonomi baru dan mesin pertumbuhan baru berdasarkan prinsip ketahanan dan keberlanjutan